SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) disebut-sebut sebagai teknik yang revolusioner untuk mengatasi berbagai problem fisik maupun psikis dalam waktu singkat. Sangat singkat, bahkan di dalam buku SEFT yang setebal 261 halaman itu disebut: hanya dalam 2 – 5 menit!

Pendiri SEFT Ahmad Faiz Zainuddin bersama 2 orang asistennya datang dan memberikan layanan bagi 350 orang BMI-HK, Kowloon, Minggu 29 Juni 2009. Sharif Thayib, salah seorang asisten trainer SEFT  itu, kepada BI mengatakan bahwa acara di HK tergolong sukses. Seorang BMI-HK pecandu rokok berhasil dilepaskan dari kecanduannya setelah di-tapping oleh rekannya sesama BMI-HK yang sama-sama mengikuti pelatihan pada hari itu juga. ’’Ketika ia coba mengisap rokok setelah di-tapping itu, ternyata malah terbatuk-batuk. Semoga ia tetap, menolak rokok tidak hanya saat itu, melainkan hingga sekarang dan selanjutnya,’’ harap Sharif.

Keberhasilan lainnya?

’’Nah, ada lagi seorang peserta waktu itu bernama Yanti. Ia menelepon setelah kami sampai di Surabaya. Ternyata ia punya majikan yang sudah 76 tahun usianya, menderita stroke, dan susah berjalan. Lalu Si Yanti ini memberanikan diri me-napping majikannya itu, dan alhamdulillah membaik. Si Yanti pun mendapat sambutan apresiasi yang baik dari majikannya itu. Nah, kalau hal semacam itu nantinya berdampak pada peningkatan kompensasi yang diberikan oleh si majikannya itu alangkah baiknya juga kan?’’ tutur Sharif yang ditemui BI di Pujasera Graha Pena (Jawa Pos Surabaya) hingga tengah malam (Jumat, 4 Juli 2008).

Robongan SEFT yang tiga orang itu berangkat dari Surabaya 26 Juni dan berada di HK hingga 2 Juli 2008. Oleh pimpinan media Grup BI Sam Jauhari bahkan sempat diajak menghadiri acara pelepasan pejabat jaksa di KJRI-HK, Jan Maringka, yang akan berpindah tugas ke Jakarta. Pada kesempatan itu pula SEFT dapat tawaran untuk mengadakan acara serupa di HK akhir Agustus hingga awal September ini.

Di Indonesia, SEFT banyak membuka layanan penyembuhgan dan pelatihan-pelatihan, termasuk bakti sosial alias layanan gratis bagi para korban gempa Jogjakarta, pra tahanan dan narapidana. Termasuk Roy Marten pun sempat menyicipi terapi ala SEFT ini.

Bakti Sosial SEFT untuk anggota keluarga BMI di Malang

Waktu:

Minggu, 13 Juli 2008 pukul 09.00 – 13.00

Lokasi:

Klinik TRITAS/TRATAS Terapi Tapping-SEFT

Perumahan Bandulan Permai Blok E No 86

Hasil Kongres Bahasa Jawa IV (Semarang, 11 – 14 September 2006) yang disosialisasikan Biro Mental/Spiritual Pemprov Jatim di Tretes (15 – 16 November 2006) antara lain mengingatkan kembali –jika tak boleh disebut menegaskan-- perlunya lembaga yang bernama Dewan Bahasa Jawa (selanjutnya disingkat DBJ). Benarkah DBJ sebegitu mendesaknya dibentuk di Jawa Timur?

SAYA tidak begitu paham, variabel apa saja yang memunculkan gagasan untuk membentuk DBJ di Jawa Timur. Secara samar-samar, saya mendengar bahwa Jawa Tengah telah memiliki DBJ, tetapi beberapa kawan, baik dari kalangan akademisi maupun pengarang/penyair Jawa di wilayah Jawa Tengah menilai, nyaris tidak ada yang dilakukan DBJ Jateng itu bagi perkembangan bahasa dan sastra Jawa. Kongres Bahasa Jawa IV yang dilaksanakan di Semarang itu pun penyelenggaranya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Jawa Timur. Maka, untuk menjalankan proyek senilai hampir Rp 5 milyar itu panitia intinya adalah orang-orang di sekitar Sekretariat Pemprov Jateng (sebagai tuan rumah), dan kita tidak melihat peran DBJ Jateng, termasuk juga Balai Bahasa Semarang. Di antara tiga orang Panitia Pengarah dari Jawa Timur pun tidak nyantol nama Amir Machmud (Kepala Balai Bahasa Surabaya) karena ketiganya adalah para akademisi dari Unesa, Unair, dan Unjem (Universitas Negeri Jember). Tetapi, bukan di situ persoalan pokoknya.

DBJ agaknya diharapkan bisa menjadi lembaga yang memiliki posisi tawar untuk mendesak pemerintah setempat agar lebih memerhatikan bahasa Jawa baik di ranah pelestarian, pengembangan, maupun pewarisannya kepada generasi yang lebih muda. Itu bukan harapan yang buruk. Tetapi, kini hampir setiap provinsi memiliki lembaga bahasa yang bernama Balai Bahasa. Provinsi Jawa Timur memiliki balai bahasa, namanya Balai Bahasa Surabaya. [Saya juga agak bingung dengan nama itu. Wilayah operasionalnya di seluruh Jawa Timur, mengapa tidak dinamakan Balai Bahasa Jawa Timur?] Walau ia berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, Balai Bahasa Surabaya tampaknya juga tidak begitu ’mesra’ dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, karena berada di bawah komando langsung Pusat Bahasa. Pekerjaan pokok lembaga ini, agaknya adalah ’penelitian.’

Kita mestinya boleh berharap, balai bahasa yang ada di daerah-daerah itu lebih memerhatikan bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa etnik di wilayah kerjanya. Justru amanat itulah yang memberi cukup alasan perlunya membangun gedung kantor di daerah-daerah. Jika hanya mau mengurusi bahasa Indonesia, cukuplah dilakukan dari Jakarta. Toh, di daerah-daerah sudah ada Dinas Pendidikan, Subdinas Kebudayaan, Jurusan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, ada sekolah-sekolah dan para gurunya. Dalam kaitan inilah saya ingin mengatakan bahwa fungsi DBJ itu seharusnya diambil oleh Balai Bahasa yang ada di wilayah-wilayah yang sebagian besar masyarakatnya pemakai bahasa Jawa.

Hal lain yang tak boleh dilupakan adalah kenyataan bahwa di Jawa Tengah, apalagi di Daerah Istimewa Jogjakarta hanya ada satu bahasa etnik, yakni bahasa Jawa. Jika kita sebut bahasa Banyumas, bahasa Tegal, dan sebagainya, itu adalah dialek saja, semuanya masih berada di dalam wilayah bahasa Jawa. Berbeda halnya dengan Jawa Timur yang memiliki pula bahasa Madura dan bahasa Osing selain bahasa Jawa. Oleh akademisi, bahasa Osing dipandang sebagai salah satu dialek bahasa Jawa, tetapi masyarakat Osing sendiri bersikukuh bahwa bahasa Osing adalah bahasa Osing, bahkan mereka telah membuat kamusnya sendiri. Maka bayangkanlah, jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membiayai (tentu tidak cukup hanya dengan sedikit dana) pembentukan Dewan Bahasa Jawa, masyarakat Madura, barangkali juga masyarakat Osing, tentu berhak pula dapat kucuran dana untuk membentuk Dewan Bahasa mereka.

Sejak keruntuhan Majapahit, kiblat budaya Jawa bergeser ke barat, ke wilayah Jawa Tengah, sehingga kini orang menyebut Surakarta dan Jogjakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Tetapi, jangan pula lupa, Surakarta maupun Jogjakarta sekarang ini tidak memiliki satu pun media cetak berbahasa Jawa sekaliber majalah mingguan Jaya Baya maupun Panjebar Semangat (keduanya terbit di Surabaya). Anehnya, seolah tidak ada sedikit pun rasa bangga dari para pemimpin, termasuk kepala departemen terkait, terhadap keberadaan lembaga penerbitan media yang setidak-tidaknya bisa dipandang sebagai semacam cagar budaya itu.

Di Jawa Timur juga ada beberapa sanggar dan komunitas penggiat sastra Jawa, di antaranya: Sanggar Triwida (Tulungagung), Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (Bojonegoro), Kostela (Lamongan), Sanggar Sastra Jawa Banyuwangi (Banyuwangi), dan Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (Surabaya), termasuk komunitas-komunitas kesenian tradisional yang memakai bahasa Jawa sebagai media ekspresi. Komunitas-komnitas, terutama sanggar-sanggar itu selalu saja disebut-sebut sejak Kongres Bahasa Jawa I (Semarang, 1991) sebagai komunitas yang patut diperhatikan, dan dihargai atas peran mereka terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Jawa. Tetapi, itu semua hanya omong besar. Tupoksi Subdinas Kebudayaan Provinsi (Jawa Timur) pun tidak menyebut-nyebut pembinaan seni sastra di masyarakat, apalagi sastra Jawa. Dinas Pendidikan apalagi, tampak sudah sebegitu pusing memikirkan angka buta aksara yang sebegitu tinggi, kurikulum yang tak kunjung tepat walau sekian kali diperbaharui, anak-anak sekolah yang berkembang jadi anak-anak nakal, dan para guru yang setiap saat mengeluh dan bahkan meneriakkan tuntutan kesejahteraan mereka.

Dalam situasi yang demikian, saya kira hanya para proyektor (orang-orang yang pintar mencari dan mengeruk untung dari proyek ke proyeklah) yang sebegitu bersemangat membentuk DBJ di Jawa Timur ini. Mereka memang menaruh harapan mereka sendiri. Sedangkan para tukang kentrung, pemain ludruk, juru tembang macapat, pengarang dan penyair Jawa, mati-matilah sendiri! [Bonari Nabonenar, Ketua Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya]

Menimbang Kembali Tantangan Harmoko

OTONOMI daerah sejauh ini masih terasa beroperasi di ranah politik dan ekonomi, dan belum sepenuhnya menjiwai program-program serta kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam ranah yang lebih luas, kebudayaan, termasuk kesenian, lebih-lebih berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah. Tulisan ini hanya berisi gagasan mengenai salah satu formula untuk memelihara, melestarikan, dan mengembangkan salah satu aset budaya bangsa yakni bahasa daerah, termasuk di dalamnya potensi seni sastranya (lebih khusus lagi bahasa dan sastra Jawa): bikin harian berbahasa Jawa (selanjutnya disingkat HBJ).

Di awal tahun 1990-an, Menteri Penerangan Harmoko menantang para pemilik modal untuk menerbitkan HBJ. Asal tahu saja, saat itu menerbitkan surat kabar bukan urusan gampang, terutama menyangkut pengurusan SIUPP-nya. Selain memeras tenaga, biayanya juga sangat besar. Tetapi, Harmoko waktu itu siap menggratiskan SIUPP untuk siapapun yang berani menerima tantangannya: bikin HBJ. ’’Katakan ya, maka SIUPP-nya akan kukeluarkan sekarang juga!’’ begitu lebih-kurang tantang Harmoko.

Bisa dibayangkan, betapa indahnya jika di suatu daerah media cetak berbahasa Indonesia dapat berdampingan dengan media cetak berbahasa etnik setempat. Apalagi, jika hal demikian tidak saja terjadi di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di seluruh Nusantara. Kini sudah bukan lagi zamannya menuduh kecintaan terhadap jatidiri budaya, seni, bahasa, dan sastra lokal sebagai bibit primordialisme, sukuisme, dan sebagainya, sebagaimana kita juga tidak sedikit pun menaruh curiga terhadap anak bangsa yang giat mempelajari bahasa asing: Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, China, sebagai individu yang luntur dan bahkan hilang rasa nasionalismenya.

Penerbitan HBJ itu bisa menjadi proyek kebudayaan yang ditanggung bersama oleh setidaknya Pemprov Jatim, Pemprov Jateng, dan Daerah Istimewa Jogjakarta yang selama ini memiliki hajat besar lima tahunan, yang tiap-tiap kali menghabiskan dana miliaran rupiah, yakni Kongres Bahasa Jawa, yang boleh juga dipandang sebagai bukti bahwa sebenarnya masih ada kepedulian terhadap bahasa, sastra, dan budaya Jawa.

Secara fungsional, HBJ dapat dipandang sebagai media informasi, sebagai ’laboratorium’ bahasa Jawa, sebagai media ekspresi dan sekaligus sebagai taman persemaian sastra Jawa.

Sebagai media informasi, tentu saja HBJ tidak boleh ’kalah hangat’ oleh koran lain (termasuk oleh koran ini, hehe). Artinya, berita-beritanya harus benar-benar aktual dan faktual. Jika ada yang boleh berbeda dengan trend koran zaman sekarang, tampaknya adalah pada perlunya megetati diri dari hal-hal yang lebih berat kadar sensasinya. Jika beritanya berkualitas, dibuat selugas-lugasnya pun HBJ sudah akan sangat menghibur, karena bahasa-nya saja sudah menawakan semacam tamasya bagi para pembaca dari kalangan kaum terdidik. Teknologi komunikasi yang ada sekarang sangat memungkinkan untuk memenuhi kriteria ini.

Sebagai ’laboratorium bahasa Jawa’ HBJ akan sangat besar sumbangannya terhadap bukan saja bagi perkembangan bahasa Jawa sendiri, tetapi juga bagi perkembangan bahasa Indonesia, melalui sumbangan kosakata maupun idiom semacam sepi ing pamrih rame ing gawe, gotong royong, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, dan sebagainya –peran yang selama ini juga sudah diambilnya. Lebih dari itu, harus diingat pula bahwa bahasa Jawa memiliki sekian banyak dialek. Ada bahasa Jawa dialek Banyumas, Jawa Timur, Kedu, Solo-Jogja, Jawa-Sunda, dan dialek Semarangan (Linus: 1991). Lebih Jauh Linus Suryadi AG menyatakan bahwa berdasarkan populasi penduduk etnik Jawa sudah sama atau lebih dari jumlah penduduk bangsa Thailand, Philipina, Jepang, Belanda, atau Inggris, atau bahkan sejumlah penduduk beberapa Negara maju yang digabung menjadi satu. Maka, masih menurut Linus, sudah selayaknya aktualisasi bahasa Jawa lisan dengan berbagai macam dialeknya yang tidak punah oleh penjajahan kolonial beratus tahun itu masing-masing dikelola sebagai bahasa Jawa tulis.

Lima belas tahun lalu, ketika otonomi daerah pun masih berupa mimpi di sebagian benak cendekiawan kita, Linus sudah memimpikan penerbitan buku, majalah, tabloid, mingguan, dwimingguan, atau bulanan untuk mengakomodasi tiap-tiap dialek itu. Nah, kini sampailah kita di era otonomi daerah. Sayangnya, sekali lagi, otonomi daerah baru terasa di ranah politik dan ekonomi saja. Maka, jika tidak mulai sekarang kita memikirkannya (ketika Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa juga sedang giat-giatnya mempersiapkan Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang 2006 nanti), kita akan kehilangan momentum.

Linus memimpikan penerbitan media cetak mingguan, dwimingguan, atau bulanan secara terpisah untuk masing-masing dialek Bahasa Jawa. Dengan sistem cetak jarak jauh yang sekarang juga bukan hal yang terlalu mewah lagi, sebenarnya kita bisa membuat lebih dari yang diimpikan Linus. Jika HBJ bisa diterbitkan, maka bisa kita bayangkan untuk mencetaknya di Jakarta, Surabaya, Purwokerto, Solo-Jogja, Semarang, Banyuwangi. Sudah ada mesin cetak yang tak perlu diragukan kecanggihannya di kota-kota itu. Artinya, secara teknis tidak ada persoalan. Persoalannya tinggal pada kemauan, yakni kemauan masing-masing daerah untuk menjalankan amanat budaya itu.

Maka, bayangkanlah, suatu pagi Anda akan dapat membaca HBJ dengan format mirip-mirip koran ini (Jawa Pos): yang dicetak di Semarang memiliki 4 halaman Semarangan, yang di cetak di Surabaya memiliki 4 halaman Suroboyo-an, dan seterusnya. Untuk halaman ’nasional’-nya pakailah bahasa Jawa ’standar’ bahasa Jawa Mataraman seperti yang selama ini dipakai oleh media cetak berbahasa Jawa (Panjebar Semangat, Jaya Baya, Djaka Lodang, Mekar Sari, Parikesit).

Sebagai media ekspresi budaya dan sebagai taman persemaian sastra Jawa, HBJ mesti pula memiliki rubrikasi yang lengkap dan benar-benar bercitarasa Jawa, bukan sekadar koran yang menggunakan bahasa Jawa. Banyak khasanah budaya Jawa, baik yang tinggal kenangan maupun yang masih kokoh di tengah-tengah masyarakatnya yang pantas diungkap sebagai bahan pengetahuan, paling tidak untuk membantu orang Jawa lebih memahami jatidirinya.

Yang tak kalah pentingnya adalah belajar dari media cetak berbahasa Jawa yang masih ada sekarang yang kehidupannya kurang menggembirakan. Kita ambil contoh Jaya Baya (JB) dan Panjebar Semangat (PS), keduanya berbentuk majalah, terbit sepekan sekali (mingguan). Dengan ketebalan antara 50 – 60 halaman, secara fisik jelas terasa tanggung. Apalagi ketika isinya sebagian besar sama, dan tidak lebih dalam dari yang pernah dimuat harian berbahasa Indonesia. Belum lagi di hadapan radio dan televisi, sebagai media informasi (karena terbit mingguan), JB dan PS sudah kalah 3 poin: kalah fisik (warna-warni, jumlah halaman), kalah aktual, dan kalah pula dalam hal kelengkapan rubrikasi. Oleh karena itu, tidak selayaknya pihak pemodal merasa pesimis hanya karena melihat ’kegagalan’ media cetak berbahasa Jawa yang selama ini ada.

Dalam hal SDM, semua majalah berbahasa Jawa yang masih bertahan hingga saat ini juga sangat kurang, bukan kualitasnya, melainkan jumlahnya. Dari yang sedikit itu juga rata-rata terkonsentrasi di balik meja redaksi. Yang diandalkan sebagai wartawan di lapangan hanya satu dua orang saja. Itu jelas keadaan yang timpang, jika hendak menjadikan majalah berbahasa Jawa sebagai majalah berita yang andal.

Memang banyak tantangan yang mesti dihadapi untuk merealisasikan penerbitan HBJ, tetapi tantangan itu seketika akan berubah jadi semacam suntikan tenaga tambahan jika: (1) para penguasa yang menaungi wilayah kebudayaan Jawa menunjukkan good will-nya, bersedia menerima tantangan (baca: ikut membiayai) penerbitan HBJ ini sebagai sebuah proyek kebudayaan yang akan sangat berarti daripada seratus kali kongres –tanpa menyepelekan arti penting kongres seperti Kongres Bahasa Jawa yang sejauh ini sudah tiga kali dilaksanakan itu, (2) ada pemilik teknologi, kertas, percetakan, dan sistem jaringan berita seperti Grup Jawa Pos yang bersedia bekerja sama dan ambil bagian dalam proyek besar ini.

Tampaknya Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang 2006 nanti bisa disudahi dengan satu keputusan atau rekomendasi saja: ’’Terbitkan harian berbahasa Jawa sekarang juga!’’

[dokumen pribadi = merga ra payu!]

MASIH berkaitan dengan Festival Cak Durasim III, Lembaga Kajian Budaya  Jawa Pos dan Taman Budaya Jawa Timur Sabtu (19/10) lalu, bertempat di Metropolis Room Graha Pena Building, membedah kondisi sastra Using, Madura, Surabaya-an dan Jawa Timur Mataram-an. Tampil sebagai narasumber adalah Hasnan Singodimayan (Using), Syaf Anton Wr (Madura) dan Bonari Nabonenar (Jawa). Berikut rangkuman diskusi yang dipandu oleh Widodo Basuki itu.

Siapakah sastrawan Surabaya yang menulis dalam bahasa ibunya, bahasa Jawa dialek Surabaya-an? Barangkali saja, dihitung dengan jari sebelah tangan saja masih kurang. Dari yang sedikit itu, artinya yang intens menulis dalam dealek Surabaya-an, adalah Suparto Brata, Budi Palopo dan Sri Setyowati (Trinil).

Ketiganya boleh dibilang berhasil menampilkan karya sastra dalam karakter Surabaya-an. Suparto Brata banyak menulis karya prosa, baik cerpen maupun novel, dalam bahasa Surabaya-an. Baru-baru ini kumpulan cerpennya, Trem, yang memperoleh penghargaan Rancage itu, menggunakan bahasa Surabaya-an yang kental. Lalu Trinil, penyair kelahiran Surabaya itu, juga menulis novel Surabaya-an.

Kondisi ini memang memprihatinkan. Bayangkan, ini terjadi di sebuah kota yang sejak tahun 70-an sudah punya Paguyuban Pengarang Sastra Jawa, dan sejak puluhan tahun silam terbit majalah Jaya Baya dan Penjebar Semangat. Belum lagi dengan banyaknya stasiun radio di Surabaya. Seharusnya sastra Surabaya-an tumbuh subur dalam kondisi seperti itu.

Kadaruslan, pengusaha kelahiran Surabaya, berapologi, “Surabaya tidak mengenal sastra, sebab bahasa Surabaya itu sangat kaya.” Artinya, saking kaya dan multientrepretasinya bahasa Surabaya-an, sampai-sampai orang Surabaya sulit memakainya sebagai media dalam karya sastra. Tapi mungkin Cak Kadar lupa, bukankah parikan itu juga karya sastra?

Kondisi sastra Surabaya memang memprihatinkan, setidaknya jika dibandingkan sastra Madura, Using dan Jawa Timur Mataram-an. Mari kita ambil contoh sastra Using dan Madura. Di kedua daerah ini puisi Madura dan Using masih tetap ditulis oleh banyak penyair, walau tidak ditunjang dengan media massa cetak berbahasa setempat.

Bahkan, jika dibanding dengan sastra Using, semestinya sastra Surabaya kondisinya lebih baik lagi. Ingat, iklim sastra Using pernah mempunyai sejarah yang kelam, yaitu berkenaan dengan pemerkosaan puisi Genjer-Genjer (ditulis Mohammad Arif pada awal tahun 1940-an) oleh PKI.

Seperti dikatakan Hasnan, sejak Genjer-Genjer diplesetkan menjadi Jendral-Jendral , hampir semua kesenian Banyuwangi dicap berhaluan kiri. Lucunya, bukan hanya sastrawannya yang dicap, tapi juga penari gandrung. “Sampai-sampai tari gandrung dicap PKI karena sarungnya berwarna merah,” kata Hasnan.

Sejak itu seniman Banyuwangi, termasuk sastrawannya, dikontrol secara ketat oleh pemerintah. “Saya ini sampai bosan, setiap ada puisi baru selalu ditanyai oleh Sospol, untuk menjelaskan isinya,” tambahnya. Sudah begitu, bahasa Using digolongkan sebagai bahasa jalanan dan tidak diajarkan di sekolah. “Baru tahun ini dimasukkan dalam muatan lokal di sekolah,” ujarnya.

Tetapi untungnya, di tengah kondisi yang menyesakan itu, Banyuwangi terus melahirkan penyair-penyair berbahasa Using, generasi jauh di bawah Andang CY. Sebut saja mereka Abdullah Fauzi, Mahawan, Un Hariyati, Soeroso MK dan almarhum Slamet Utomo. “Mereka telah memperpadukan warna Using secara modern dengan tema yang lebih bersifat nasional,” katanya.

Ternyata Madura, pulau kelahiran Abdul Hadi WM dan Zawawi Imron, itu mempunyai sederet penyair yang masih konsisten menulis dalam bahasa ibunya. Mereka di antaranya Arach Jamali dan Abdul Gani.  Bahkan Arach Jamali, sastrawan yang cukup produktif itu, selain menulis puisi, juga cerita dan roman dalam bahasa Madura.

Di luar itu, anak-anak muda yang terhimpun dalam GOTT baru-baru ini juga menerbitkan buku kumpulan puisi modern berbahasa Madura. “Puisi-puisi itu ditulis anak-anak SMA, walau masih terkesan puisi Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Madura,” kata penyair yang juga Ketua Dewan Kesenian Sumenep ini.

Baik Hasnan maupun Syaf Anton sepakat, bahwa perkembangan sastra Madura dan Using itu ditunjang oleh radio. Di RRI, misalnya, setiap malam Sabtu ada acara Pembinaan Bahasa Madura. Sedangkan di Banyuwangi, 27 stasiun radio swasta (plus 5 stasiun radio di Jember) memberikan porsi yang besar pada bahasa Using.

Bicara tentang sastrawan Jawa bahasa Jawa Tengah-an, wah, Jawa Timur adalah gudangnya. Dalam catatan Bonari Nabobenar, sastrawan Jawa modern asal Jawa Timur terus lahir. Setelah angkatan Suparto Brata, muncul generasinya Widodo Basuki. “Bukan hanya menang dalam hal kuantitas, tetapi secara kualitas pun sastrawan Jawa dari Jawa Timur cukup disegani di pentas sastra Jawa pada umumnya,” katanya.

Lihat saja, sejak pertama hadiah Rancage diberikan  untuk sastra Jawa, sastrawan Jawa dari Jawa Timur tidak pernah absen mendapatkannya. “Kalau tidak karena karya terbaiknya, ya karena ketokohannya dalam sastra Jawa,” ujar Bonari, sastrawan Jawa yang juga menulis dalam bahasa Indonesia ini. (Khoirul Naim)

Jawa Pos 2004

CUKUP mengejutkan, ketika pada Diskusi Budaya yang diselenggarakan Lembaga Kajian Budaya Jawa Pos, 19 Oktober 2002 (baca: Jawa Pos Minggu, 27 Oktober 2002) seorang Kadaruslan menyatakan bahwa Surabaya tidak memiliki tradisi sastra. Untuk menarik perhatian agar para kreator makin giat unjuk kebolehan? Atau sebagai apologi untuk “tindakannya”: tidak mengakomodasi sastra Jawa (khususnya sastra Jawa yang memakai medium dialek Surabaya-an) pada Festifal Seni Surabaya 1996 yang memancing protes “Drona Gugat”, antara lain dikomandani RM Yunani Prawiranegara dan Budi Palopo? 

Mengejutkan lagi, sehari setelah melontarkan pernyataan mengagetkan itu (Minggu, 20 Oktober 2002) Cak Kadar –demikian biasanya Ketua Yayasan Seni Surabaya itu disapa— sempat menyaksikan Trinil Sri Setyowati dan Budi Palopo unjuk kebolehan membacakan puisi-puisi yang menggunakan medium bahasa Jawa dialek Surabaya-an di Gedung Cak Durasim, Taman Budaya Jawa Timur, Jl Gentengkali 35 Surabaya. Cak Kadar pun ikut bertepuk tangan, memberikan aplaus. Trinil malam itu benar-benar jadi bintang. Jika para penampil lainnya baru mendapat aplaus setelah membacakan sekian puisinya, Trinil mendapatkan aplaus untuk setiap puisi yang dibacakannya. Artinya, karya sastra etnik bukanlah karya sastra kampungan. Bukan karya yang ngisin-isini (memalukan), tetapi bisa membanggakan, apalagi jika disuguhkan dengan cara yang menarik.

Yang lebih mengejutkan lagi --masih dalam  rangkaian acara Festival Cak Durasim III—adalah pementasan ketoprak multimedia, oleh Komunitas Seni DMB 2002, disutradarai Bondan Nusantara, dengan lakon Odipus Sang Nata. Komunitas DMB 2002 menggarap lakon Odipus Sang Nata dengan sentuhan-sentuhan teater modern, bahkan dengan memanfaatkan LCD (laser compact disk). Dan yang lebih membuatnya berbeda dengan ketoprak konvensional maupun dengan ketoprak humor-nya Timbul “Samiaji” adalah medium bahasanya. Ketoprak konvensional menggunakan bahasa Jawa lengkap dengan pakem unggah-ungguh-nya (ngoko, krama, krama madya, krama inggil), ketoprak humor menggunakan bahasa campur-adhuk (campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia), sedangkan ketoprak multimedia arahan sutradara Bondan Nusantara menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko.

Pemilihan medium bahasa Jawa ragam ngoko, dimaksudkan untuk mendemokratiskan bahasa Jawa, karena selama ini bahasa Jawa dianggap sangat feodalistik akibat sistem unggah-ungguh-nya yang sangat rumit itu. Bondan telah mengambil pilihan yang tergolong berani. Bayangkan, seorang rakyat jelata menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko (nungkak krama, mempersetankan ’aturan’) ketika berbicara dengan rajanya, walaupun masih menggunakan kata paduka dan bukannya kowe (= kamu).

Pada saat yang sama  Bondan juga telah berusaha mengembalikan bahasa Jawa kepada ’fitrah’-nya, sebelum (konon) oleh Sultan Agung ’dipolitisir’ dengan sistem unggah-ungguh itu.

Di luar persoalan bahasa, Bondan telah menyuguhkan tontonan yang bermutu. Oleh karena itu tidak begitu mengejutkan jika pementasan lakon Odipus Sang Nata di Gedung Cak Durasim itu mencatatkan rekor tertinggi dalam perolehan penonton selama festival, sebelum kemudian ditumbangkan oleh pementasan Instalasi Tubuh yang Sakit oleh teater Payung Hitam (Bandung).

Masih ada yang lebih mengejutkan, yakni kesediaan Jawa Pos –seperti dikemukakan oleh redaktur budaya-nya, Arief Santosa-- bahwa dalam waktu dekat Jawa Pos akan memberikan kavling untuk puisi-puisi yang ditulis dengan bahasa etnis. Tentu, ini akan merupakan langkah “demokratisasi” yang tak boleh dipandang sepele, karena dengan begitu semua etnis yang ada di bumi Nusantara ini akan mendapatkan kesempatan untuk bersuara dengan bahasa mereka masing-masing. Kita tunggu saja!

Sumber: Jawa Pos

YANG DIJEJALI PERNYATAAN KLISE

DAN YANG SEPI PEJABAT

Setelah Surabaya dan Trenggalek, hingga saat ini sudah 3 lokasi dipameri foto BMI-HK: Balai Rakyat Tulungagung, Jawa Timur --bekerja sama dengan Radar Tulungagung (17 – 18 Nov 2007), BLK-LN (PT Yonasindo Intra Pratama) di Tangerang, Banten (7 – 8 Desember 2007), kemudian di Gedung Poma Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jawa Timur --bekerja sama dengan SBMI Jawa Timur (17 – 18 Desember 2007). Seperti yang sudah-sudah, di sela-sela Pameran Foto diselingi diskusi.

Di Tulungagung, diskusi dihadiri pula oleh pejabat dari Disnaker setempat (walau bukan Kadisnaker-nya), pejabat eksekutif (walau bukan Bupati-nya), dan beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulungagung.

Pada sesi diskusi di Tulungagung, lagi-lagi terlontar pernyataan pejabat yang terasa sangat klise, yang lebih merupakan pesan agar para calon buruh yang memilih luar negri sebagai tempat tujuan mendapatkan pekerjaan memilih PJTKI yang benar-benar legal, bonafid, dan tepercaya. Pernyataan atau pesan seperti itu sekaligus mengabarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah masyarakat masih terus berlaku perekrutan calon buruh migran yang direkrut secara tidak sah dan kemudian berangkat ke luar negri secara illegal. Maka, tampaknya kita perlu balik berpesan kepada para pejabat itu agar dalam upaya ’’melindungi segenap warga negara’’ pemerintah secara preventif melakukan upaya-upaya agar para perekrut illegal itu tidak berkeliaran di tengah-tengah masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah, jika kemudian ternyata si calon buruh migran pun tahu bahwa ia akan diberangkatkan secara illegal dengan segenap risikonya dan tetap saja memilih jalan itu, pastilah di balik semua itu ada persoalan yang sungguhsungguh kompleks sifatnya, yang dijamin tak akan pernah tuntas hanya dengan imbauan-imbauan atau pesan-pesan.

Yang benar-benar beda rasanya adalah yang di Tangerang, ketika foto-foto BMI-HK dipamerkan di BLK-LN (PT Yonasindo Intra Pratama), para calon buruh migran yang akan diberangkatkan ke Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong sangat antusias mengamati foto demi foto yang dipamerkan. Apalagi ketika Ayu Andini --Kepala Cabang Jawa Timur yang mengundang Panitia Pameran Foto HK dan TKI Kita untuk berpameran di Tangerang itu-- meminta beberapa calon buruh migran yang pernah bekerja di HK untuk menjelaskan beberapa foto yang ditunjuk dan diberi hukuman menyanyikan sebuah lagu atau berjoget ketika keterangannya dinilai salah. Suasananya menjadi sangat hangat.

Pertanyaan-pertanyaan dari para calon buruh migran itu pun mengalir, baik dari mereka yang akan ke HK maupun ke negara lain. Salah satu pertanyaan yang cukup berkesan adalah, ’’Pak, tadi dikatakan bahwa di Hong Kong ada hal-hal negatif dan ada pula hal-hal positif. Manakah yang lebih kuat atau lebih banyak? Negatifnya atau positifnya?’’ Wah, ini pertanyaan yang memerlukan riset atau penelitian khusus untuk bisa menjawabnya. Maka, jawaban sementara yang bisa dikemukakan adalah, ’’Untuk sementara ini tampaknya skor-nya masih 1:1. Nah, oleh karena itu adalah tugas Anda, khususnya yang akan berangkat ke HK untuk kemudian membuat skor itu berubah menjadi 2:1, 3:1, 4:1 dan seterusnya untuk kemenangan hal-hal yang positif.’’ Bukan jawaban yang pasti, tetapi mereka tampak memahaminya, dan menunjukkan ekspresi: puas.

Lain di Tulungagung, lain di Tangerang, lain pula di Jember. Diskusi di sela-sela Pameran Foto BMI-HK di Jember semula dimaksudkan berjalan dengan topik ’’BMI HK Nyastra’’. Tetapi, karena sebagian besar yang hadir adalah para mantan BMI, aktivis perburuhan, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNEJ (kalau ada mahasiswa Fakultas Sastra, agaknya cuma seorang dua orang) diskusi pun meluncur ke persoalan-persoalan di luar sastra. Tetapi, lumayanlah. Setidaknya, pernyataan-pernyataan yang sangat benar tetapi sekaligus terasa sangat klise seperti di Tulungagung tidak terulang lagi. Kalau ada yang terasa mengganjal di Jember adalah ini: Mengapa tak seorang pun pejabat di lingkungan Pemkab Jember tertarik untuk melihat foto-foto BMI-HK ini ya?

[Intermezo, edisi Desember 2007]

Tampil sebagai pembicara kunci di hari pertama Kongres Sastra Jawa (KSJ) II (1 September 2006) Darmanto Jatman dan Arswendo Atmowiloto terlibat saling gojlog yang sangat menyegarkan suasana. Kedua sosok tersebut, yang, walaupun seorang lebih dikenal sebagai psikolog (Darmanto) dan seorang lagi lebih dikenal sebagai produser sinetron dan bahkan pencipta istilah ’sinetron’ itu sendiri sebagai kependekan dari sinema elektronik (Arswendo) sama-sama menunjukkan bahwa masing masing begitu menguasai persoalan kebudayaan Jawa pada umumnya.

Daramnto mengingatkan bahwa sebagai bangsa kita memiliki perjanjian (Sumpah Pemuda) yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, menurut salah seorang pengasuh rubrik Psikologi koran ini ini, orang Jawa juga harus menyadari bagaimana konsep kedwibahasaan mereka. Misalnya, apakah benar sudah pada tempatnya kita memakai bahasa ibu (dalam hal ini bahasa Jawa) sebagai ’’bahasa hati’’ dan ’’bahasa Indonesia’’ sebagai bahasa pikiran. Juga, masih menurut Darmanto, orang Jawa yang cenderung menganggap bahasa Jawa yang baik adalah bahasa Jawa ragam krama mlipis seperti yang digunakan panatacara pada upacara pernikahan dan menganggap bahasa Jawa kaum muda yang sudah banyak bercampur idiom-idiom asing sebagai bahasa yang rusak adalah orang-orang Jawa ’foundamentalis’. Yang demikian itu tidak realistis, karena bahasa itu terus tumbuh dan berkembang seiring laju zaman. Dahulu orang Jawa memakai bahasa Sansekerta, lalu bahasa Kawi (Jawa Kuna), kemudian bahasa Jawa Zaman Tengahan sebelum kemudian menjadi bahasa Jawa (modern) seperti yang dipakai masyarakat Jawa sekarang ini.

Paling Hebat di Dunia

Arswendo menegaskan kembali apa yang sesungguhnya pernah pula disampaikan pada KSJ I (Solo, 6 – 7 Oktober 2001) bahwa bahasa sastra dan budaya Jawa tidak akan pernah mati. ’’Kalau pun harus mati, ya mungkin nanti ketika jagad raya ini telah digulung dan tidak ada lagi manusia hidup di muka bumi,’’ demikian Arswendo dengan bahasa Jawa ragam krama yang tergolong mlipis. Menurut pengarang Senapati Pamungkas ini, ada dua hal yang patut dijadikan contoh akan kelanggengan budaya, bahasa, dan sastra Jawa, yakni sebutan hari ’’Jumat-Kliwon’’ dan istilah ’’jumbuhing kawula gusti’’. Menurut Arswendo, orang Jawa memiliki sistem kalendernya sendiri, termasuk pembagian hari sendiri, sambil tetap menerima pembagian hari sesuai kalender tahun Masehi. Sehingga pembagian hari khas Jawa: Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi bisa dikawinkan dengan indahnya dengan pembagian hari berdasarkan kalender Masehi: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga jadilah: Senin-Pahing, Selasa-Pon, Rabu-Wage, Kamis-Kliwon, Jumat-Legi, Sabtu-Pahing, Minggu-Pon, dan seterusnya. Lalu, misalnya, orang Jawa bisa bilang, boleh ada Jumat yang lain, tetapi yang paling baik adalah Jumat-Kliwon.

Contoh kedua yang dipakai Arswendo untuk mengukuhkan tesisnya itu adalah kekayaan orang Jawa akan idiom-idiom yang bersifat paradoksal. Misalnya, jumbuhing kawula gusti, dwitunggal, mulur-mungkret, dan tapa ngrame. Dalam konsep budaya dan bahkan agama manapun selain Jawa, namanya tapa (bertapa) ya menyepi, misalnya di gurun atau di dalam gua. Tetapi, orang Jawa dengan enteng melahirkan istilah tapa ngrame, bertapa di keramaian. Maksudnya, orang bisa melakukan hal-hal yang bersifat transenden, melakukan amal-amal baik yang nilai esensinya sama dengan yang bisa didapat oleh orang-orang yang bertapa. Dari kearifan seperti itu pulalah, menurut Arswendo, lahir istilah bhinneka tunggal ika. Menurut Arswendo pula, paradoks-paradoks itu tidak pernah menimbulkan perselisihan di kalangan orang Jawa. Dan oleh karenanya, hal lain yang menjadi ciri orang Jawa itu adalah tidak adanya ’’harus’’. Orang Jawa tidak harus memakai blangkon, tidak harus memakai surjan atau beskap. ’’Lha yang namanya beskap itu kan adalah juga ciptaan budaya Barat, yang tinggal kita krowok bagian belakangnya agar mudah menyematkan keris,’’ papar Arswendo.

OPSJ

Salah satu hasil KSJ 2 ini, yang tampaknya cukup strategis, adalah direvitalisasinya OPSJ (Organisasi Pengarang Sastra Jawa).

Dalam dua dasawarsa terakhir ini, OPSJ boleh dibilang hanya sebagai organisasi papan nama. Bahkan sejak tahun 1984 (saat itu OPSJ bekerjasama dengan Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB) menyelenggarakan Sarasehan Jatidiri Sastra Daerah) tidak pernah melakukan kegiatan yang berarti. OPSJ didirikan di Sanggar Bambu Jogjakarta 27 Agustus 1966, dengan ketua terpilih pertama Soedarmo KD dan Sekjen N Sakdani Darmopamoedjo. Didaulat sebagai pelindung organisasi ini adalah Sultan Hamengkubuwono IX . Pergantian pengurus, baru dilakukan pada tahun 1982 dengan ketua baru Susilomurti dan Sekjen Suparto Brata. Pada tahun 1986, karena kesibukannya di majalah Sarinah, Susilomurti mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua OPSJ. Apakah yang akan dilakukan dengan wadah lama wajah baru bernama OPSJ itu nanti? Itulah pertanyaan besarnya, mengingat beberapa sanggar sastra Jawa yang ada di berbagai daerah belakangan ini cenderung hanya sebagai organisasi papan nama, kenyataan yang membayangkan masa depan yang begitu suram.

Untunglah ada Arswendo Atmowiloto yang siap membantu mengisi wadah lama wajah baru itu nanti dengan kegiatan penerbitan buku-buku berbahasa Jawa. Jika OPSJ dengan gambaran ke depan seperti yang dijanjikan Arswendo itu jadi kenyataan, tak pelak lagi KSJ II yang dihelat dengan dana sekitar Rp 20 juta ini adalah kongres yang sukses dengan biaya termurah di dunia. Hingga hari kedua (Sabtu) Kongres sudah menjaring 19 nama yang dudu di dalam formatur untuk menyusun pengurus baru OPSJ wajaha baru ini, di antaranya: Trinil, Sunarko Budiman, JFX Hoery, keliek Eswe (Jatim), Daniel Tito, Roeswardiyatmo, Sucipto Hadi Purnomo, Ahmad Tohari, Enthus Susmono (Jateng), Danu Priyo Prabowo, Sri Widati, Rachmat Djaka Pradopo, Ardini Pangastuti (jaogjakarta), dan laina-lain.

[Catatan dari Kongres Sastra Jawa II (Semarang 1 – 3 September 2006-- [Bonari Nabonenar, penggiat KSJ yang dicekal Panitia KBJ IV] Catatan: dimuat Jawa Pos