Penghargaan Seniman Jawa Timur tahun ini sudah digelar (30 Juni 08), padahal acara yang sudah ke-11 kalinya itu biasanya digelar pada bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan posisi ’’Sang Pemilik Tradisi’’ tersebut, Pak Imam Utomo, yang bulan Agustus ini sudah harus mengakhiri masa jabatan ke-2-nya sebagai Gubernur Jawa Timur. Maka, ’’Tentu para seniman dag-dig-dug, karena Pak Gubernur tidak lama lagi akan meninggalkan jabatan ini, apakah ada pemberian penghargaan yang keduabelas?’’ ujar Dahlan Iskan di disambut tepuk meriah hadirin.

 

Harus diakui bahwa dari tahun ke tahun pelaksanaan Penghargaan Seniman Jawa Timur semakin baik, dan bahkan sepertinya kini tidak ada lagi suara-suara miring seperti di awal tahun 2000-an. Walaupun, menurut saya ada persoalan yang tampaknya memang sepele, tetapi cukup mengganjal dan mestinya dirasakan sebagai ganjalan yang signifikan oleh para pemerhati dan penggiat sastra etnik (untuk menyebut sastra yang memakai media bahasa daerah/dialek di Jawa Timur). Orang-orang Sastra yang mendapatkan penghargaan tahun ini ialah: M. Shoim Anwar (Sastrawan, Surabaya, Mashuri (Sastrawan, Sidoarjo), dan FC Pamuji (Seniman Karawitan, Pengarang Sastra Jawa, Nganjuk). Soal kecil pertama: Mengapa Panitia menyebut ’seniman bahasa Indonesia’ sebagai ’sastrawan’ dan menggunakan kata ’pengarang’ untuk FC Pamuji yang menulis dengan bahasa Jawa?

 

Soal kecil kedua, diletakkanya dalam ’satu kamar’: sastrawan yang memakai media bahasa daerah/dialek yang ada di Jawa Timur ini dengan sastrawan yang memakai media bahasa Indonesia. Jika kita baca profil yang ada di buku panduan yang diterbitkan Panitia, kita akan menangkap kesan bahwa, FC Pamuji dinyatakan berhak atas Penghargaan Seniman Jawa Timur 2008 ini dengan pertimbangan masa dan kualitas dedikasi serta kualitas karyanya di dua bidang: seni karawitan dan seni bahasa Jawa. M Shoim Anwar sudah jelas bahwa selama ini ia dikenal sebagai sastrawan yang hanya memakai media bahasa Indonesia. Sedangkan Mashuri, selain sebagai penyair andal yang juga telah menyabet gelar Juara I dalam Lomba Cipta Novel Dewan Kesenian Jakarta 2007 dengan Hubbu-nya, laki-laki asal Lamongan ini pun dikenal sebagai penggurit di ranah Sastra Jawa. Dengan kata lain, dari 3 orang sastrawan yang mendapatkan Penghargaan Seniman Jatim 2008 ini, 2 di antaranya adalah juga sastrawan Jawa. Tetapi, jika benar bahwa FC Pamuji mendapat penghargaan lebih karena ia adalah seorang pengrawit dan Mashuri lebih karena ia adalah sastrawan yang sukses bersama Hubbu-nya, itu belumlah merupakan kabar baik bagi Sastra Etnik di Jawa Timur.

 

Kita boleh bilang: sastra adalah sastra, dan bahasa hanyalah persoalan media atau alat penyampai. Dan dari sisi ini pulalah tampaknya Panitia/Juri Penghargaan Seniman Jatim 2008 memandang. Hal demikian terasa meleset justru dari pikiran seorang Imam Utomo ’pencipta’ tradisi penganugerahan penghargaan seniman ini, yang, seperti dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya memelihara nilai-nilai tradisi sambil menerima –ataupun mengawinkannya dengan-- anasir asing yang ’bagus’.

 

Menempatkan kreator sastra etnik dan sastra Indonesia dalam satu kamar dalam konteks pemberian penghargaan, seperti mengadu dua orang petinju yang berbeda kelas/berat badannya. Seperti mengadu Chris John dengan Mike Tyson. Ini perbandingan kasarnya: sastrawan Jawa macam Djayus Pete atau Sumono Sandy Asmoro bisa menjual sebuah crita cekak (cerpen) karya mereka ke penerbit/media cetak seharga Rp 100 ribu. Untuk karya yang sama (cerpen) yang ditulis dengan bahasa Indonesia, Lan Fang atau  Wina Bojonegoro bisa menjualnya dengan harga antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Njomplang banget, kan? Memang, siapa yang menyuruh Djayus Pete atau Sumono Sandy Asmoro menekuni Sastra Jawa? Mengapa tidak mengikuti jejak Suparto Brata, yang hebat di kedua-duanya, ya di sastra Indonesia ya di sastra etnik (Jawa)? Itu kan pilihan mereka? Jika Anda bertanya seperti itu, maka, izinkanlah saya ajak Anda untuk memberi sedikit penghargaan kepada orang-orang yang memilih ’lahan kering’ itu. Atau Anda setuju untuk menyeru agar para seniman bahasa Jawa itu eksodus ke wilayah sastra Indonesia yang jelas-jelas lebih menjanjikan secara ekonomi?

 

Masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat multikultur. Jika kita setuju keanekaragaman itu adalah kekayaan, dan kita setuju pula untuk menjaga dengan baik dan bahkan mengembangkan potensi-potensi keanekaragaman itu, jika kelak masih ada acara penganugerahan penghargaan seperti yang sudah 11 kali dilakukan di Jawa Timur ini, alangkah baiknya jika sastra etnik dan sastra Indonesia tidak ditaruh di kamar yang sama. Maka, kita bisa membayangkan, kelak, setiap tahun akan ada wajah-wajah dari wilayah subkultur: Madura, Osing, Surabaya, dll yang menulis dengan bahasa ibu mereka di barisan sastrawan penerima Penghargaan Seniman Jawa Timur itu. Bagaimanakah pendapat Anda? Apakah saya terlalu cerewet? []

Ini buku terbaru Pak Budi Darma, sastrawan Indonesia yang jadi salah seorang juri Pena Kencana yang antara lain memilih "Bukan Yem"-nya Etik Juwita sebagai salah satu dari 20 Cerpen Terbaik Indonesia 2008.

"Bahasa, Sastra, dan Budi Darma," begitu judulnya. Pengin punya? Tinggal pesen secepatnya, boleh melalui saya, dan --khusus buat kawan-kawan di HK-- siapkan HKD 50 untuk 1 buku.

 

Oleh: Beni Setia

 

 

Insya Allah kalau tak ada rintangan, awal Februari mendatang, Tarini Sorrita - penulis yang bekerja sebagai buruh di Hong Kong - akan meluncurkan antologi cerpennya, Penari Naga Kecil, di Surabaya. Peristiwa budaya dengan pelaku khusus buruh migran ini bukan yang pertama kali, karena pada minggu terakhir Desember 2005 pernah dilakukan launching yang serupa - lihat, "Sastra Buruh Migran: Ad-vokasi tentang Kondisi TKI" [Suplemen Jatim, Kompas, 22/12. 2005, hlm. H].

Meski respon dari para sastrawan Surabaya yang non-buruh-migran terasa menyakitkan. Kenapa? Karena, dengan arogan mereka bilang, kalau pada dasarnya, hakikat dari genre sastra buruh migran itu hanya teks yang ditulis oleh buruh migran, dan melulu berkutetan dalam derita menjadi buruh migran. Maksudnya mungkin terlalu subyektif, maksudnya mungkin tidak mempertimbangkan kekayaan estetika, pola kreativitas dan model ekspresi sastra yang ada, dan mungkin juga imajinasi yang miskin dan empati yang dangkal. Mungkin. Tapi apakah itu salah?

 

[]

 

Per definisi sastra merupakan genre seni yang bergerak di wilayah fiksi dan dengan mempergunakan medium bahasa secara subyektif. Karenanya berseberangan dengan karya ilmiah atau berita yang berada di wilayah fakta, mengutamakan penelitian dan dikomunikasikan dengan medium bahasa obyektif yang mengutamakan validitas dari fakta yang diungkapkan.

Dengan komparasi ini kita tidak lagi tergerak untuk membandingkan puisi dan prosa, sebagai sutu teks yang lebih fiktif atau lebih kongkrit faktanya, dan diungkapkan dengan medium bahasa yang lebih subyektif atau lebih obyektif. Karena sebuah esei pun lebih berada di dunia sastra bukan karena faktanya yang dievaluasinya dan diperluas eksistensinya dalam wawasan dan referensi minat subyektif dari penulisnya, tapi terutama dikarenakan cara dan gaya [berbahasa] dari si eseis di dalam mengungkapkan hal itu --menggunakan bahasa yang khas personal.

Dengan kata lain, sebuah sastra adalah sebuah sastra. Sangat tergantung dari eksistensi si sastrawan, tergantung dari latar belakang wawasan dan referensi subyektivitas saat memperkaya ilham yang faktual atau imajinatif - di dalam proses diskurus sebelum terpancing mengkongkritkannya di dalam teks sastra. Sehingga sebuah sastra buruh migran tak bisa tidak harus melulu berkutetan dalam permasalahan menggejolaknya rasa tak puas karena diperlakukan majikan secara tak adil - akibat bargaining position yang jomplang. Sekaligus - supaya orsinil -, harus ditulis oleh TKW atau TKI di LN, yang merasakan langsung situasi eksploitatif akibat kondisi kerja yang tidak genah itu.

 

[]

 

Ada kontroversi tentang apa yang mendorong seorang Multatuli, menulis dan menerbitkan roman Max Havelaar - yang episode Saijah dan Adinda-nya dijadikan film itu. Di satu sisi ada anggapan kalau Multatuli lebih terdorong untuk menuntut haknya sebagai pegawai negeri [Belanda] yang ditempatkan di tanah jajahan, yang diberhentikan secara tidak terhormat karena tak patuh pada atasan dan garis tugas. Ketimbang gagasan mulia seorang humanis, yang ingin berjuang membela hak-hak pribumi negeri jajahan, sehingga rela kehilangan hak azasinya - seperti JH Princen.

Bahwa dengan menulis roman itu ia bukan hanya sekedar menunjukkan nasib pribumi Inlander yang dieksploitasi oleh kapitalisme sistim Tanam Paksa, yang merupakan kongkalikong antara aparat korup kolonial dengan penguasa lokal feodalistik yang sejak awal sudah korup. Sehingga ide dasar roman itu mencocoki protes, - tuntutan dari kalangan oposisi di parlemen Belanda -, supaya pemerintah kolonial Belanda melakukan sedikit kebaikan bagi pribumi di negeri jajahan, dalam gerakan politik Balas Budi.

Dan karenanya banyak kalangan merasa kalau justru pencapaian literal karier kesusastraan Multatuli - bahkan sumbangan gaya bahasa Multatuli - lebih dominan dari roman bertendens Max Havelaar itu. Sebuah pencapaian yang sama sekali di luar harapan dan angan-angan seorang Multatuli. Sekaligus tuntutan akan perlunya ada perubahan sikap, agar pemerintahan kolonial Belanda lebih etis di dalam memperlakukan orang jajahan ketika mengeksploitasi kekayaan tanah jajahan diabaikan.

Terlebih lagi keinginannya untuk rehabilitasi nama baik dan jaminan pemenuhan hak pensiun bagi pegawai yang tidak patuh. Terutama karena hal itu dilakukan di puncak kejayaan kolonial Belanda. Kenapa? Karena seorang JH Princen pun, yang melakukan disertir karena simpati kepada perjuangan kemeredekaan Indonesia, dianggap pengkhianat besar, dan tidak diakui lagi sebagai warga negara yang patut dibanggakan. Beda, misalnya, dengan seorang Westerling yang melakukan pembantaian di Sulawei Selatan dan Bandung itu, yang merupakan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tetap dibela sebagai warga negara yang terhormat.

 

[]

 

Atau novel berikut ini, yang dengan tegas mengungkapkan nasib buruk buruh tani dalam sistim agroindustri kapitalisme Belanda di awal abad XX di Sumatra, yang ditulis dengan kondisi yang sangat bersipat sastra buruh migran. Lihat novel Kuli Kontrak, yang ditulis oleh M.H. Szekely-Lulofs, yang mengungkapkan penderitaan buruh migran [pribumi] kontrak di perkebunan swasta otonom di Deli. Sebuah novel yang ditulis oleh seorang nyonya buruh migran Belanda - meski kelas gajinya eksekutif rendahan tapi empatinya menyebabkan ia ada dan hadir sebagai kaum marginal - yang bekerja di Indonesia dan terusik oleh penderitaan buruh migran pribumi. Tumbal eksploitasi ekonomi yang dianggap biasa dalam mitos kapitalisme. Sebuah laporan kemanusiaan dalam bahasa Belanda bagi orang Belanda di Belanda - meski kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

Atau karya yang menjadi sangat klasik, yang telah disinggung di atas, yang mengungkapkan nasib rakyat di tengah feodalisme priyayi [pribumi] yang memanpaatkan struktur eksploitatif kolonial di dalam karya Multatuli, Max Havelaar. Yang berbicara tentang padat karya yang tak dibayar sepeser pun - bayarannya masuk ke kantung para penguasa kolonial dan feodal. Teks sastra yang sangat bersipat sastra buruh migran, karena ditulis di dalam bahasa Belanda dan ditujukan untuk orang Belanda di Belanda - kemudian diterjemakhan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bagaimana dengan elit pribumi kita? Lantas kenapa mereka mempedulikan orang lain kalau mereka lahir dan datang ke tanah jajahan ini sebagai yang memiliki kekuasaan dan berhak memanpaatkan kekuasaan?

Jawabannya, tak bisa tidak, karena para buruh pribumi itu tidak berdaya, dan karena [di sisi lainnya] mereka lebih paham dan bisa mengungkapkan eksploitasi itu secara literal tertulis. Persis seperti yang dilakukan oleh seorang J.B. Mangunwijaya, yang dengan lugas mengungkapkan fenomena kebodohan orang Indonesia, sehingga kekayaan alamnya dieksploitasi MNC asing - dalam Burung-burung Manyar.

Bedanya, Szekely-Lulufs dan Multatuli mengutamakan simpati humanistik dan mengoperasionalkan empati secara besar-besaran, sedangkan Mangunwijaya tergerak oleh kemarahan akibat kebodohan bangsa sendiri sehingga mandah dan bangga dieksploitasi kapitalisme MNC - karena rasa keadilan yang terusik. Dan karenanya ia menunjuk dan terus menunjukkan adanya ketidakadilan, eksploitasi, dan nasib buruk buruh kecil pribumi yang terpuruk. Tragika salah satu pemilik kekayaan alam In-donesia yang gamang dan lugu di hadapan sistem kapitalisme liberal dunia, yang dengan halus dan sistematis merampok kekayaan alam Indonesa.

 

[]

 

Katarsis yang dilakukan para buruh migran itu, para TKI dan TKW di LN itu juga ada dalam model dan pola pemahaman yang sama. Pemahaman akan adanya situasi yang eksploitatif tanpa ada seorang pun yang terpanggil dan tergerak untuk menunjukkan dan menggarisbawahi situasi eksploitatif itu. Karenanya mereka tidak terlampau berharap supaya ada pihak yang tergerak untuk melakukan advokasi dan sekaligus memperbaiki nasib mereka dengan deregulasi yang mengubah kondisi kerja para buruh migran di negeri asing.

Karena kita tahu: Banyak perusahaan PTKI yang menganggap buruh itu cuma komoditas yang pantas dijual, dan memetik keuntungan dari "penjualan tenaga dan jasa" itu tanpa mempedulikan nasib mereka cq kondisi kerjanya. Kita juga tahu kalau Negara cq Kedutaan tidak mau terlalu repot mengurus nasib dan kondisi kerja mereka, selain tak bisa tidak menampung para TKI yang lari dari kontrak - karena ketidakadilan kerja. Bahkan ketika pulang kerja dari LN pun mereka diburu, dieksploitasi dan diperas oleh preman dan calo transportasi - seakan-akan mereka pemenang lotre yang harus berbagi dan bukan buruh migran yang kerja dengan kondisi kerja eksploitatif. Satu manifestasi dari moral bangsa yang tak tahu malu dan sangat egoistik.

Karenanya mereka hanya bisa mengeluh di antara mereka sendiri, meski beberapa orang mempunyai kemampuan dan keberanian buat mengungkapkannya ke ruang publik. Tapi pedulikah kita? Beberapa sastrawan Surabaya menganggap teks mereka sebagai keluh-kesah, dan mengharap agar para buruh migran itu tak menulis sentimentalisme akibat kondisi kerja yang eksploitatif - penderitaan ngenes nelongso mereka di LN. Mungkin juga mereka menuntut teks sastra yang indah dan ekspresis rumit mengobral variasi kata-kata dan kalimat dalam akrobatisasi bahasa.

Mungkin. Dan mungkin para buruh migran itu yang justru sedang menggugat para sastrawan salon Surabaya itu dengan pertanyaan: "Di mana kalian ketika kami dieksploitasi dan terjajah tanpa daya?" Tidak di mana-mana? Karena Multatuli, Szekely-Lulofs, dan Mangunwijaya telah lama meninggal. Memang.[]

 

Suara Karya [Minggu, 29 Januari 2006]

 

Aku ora pati njumbul nalika krungu kabar manawa Pak Parto (Suparto Brata, sabanjure dicekak SPTBT) entuk The SEA Write Award utawa Hadiah Sastra Asia Tenggara (Thailand, 10 Oktober 2007). Iku wus trep karo lelabuhane (senajan Pak Parto dhewe tau ngrasa pekewuh nalika entuk Rancage merga dianggep gedhe lelabuhane tumrap basa lan sastra Jawa). Nyatane, SPTBT wis nindakake ayahan kang dening pemrentah (Indonesia) durung bisa disembadani kanthi becik: nyedhiyakake buku kanggo rakyat kang wis melek aksara.

’’Wong kuwi bisa nenandur utawa olah tetanen kanthi becik kanthi ngecakake cara-cara utawa pituduh kang dirungokake saka radio. Nanging, yen ora bisa utawa wegah maca, ngantia kapan wae ya ora bakal bisa gawe radio.’’ Kira-kira mangkono pratelan kang kerep diambali SPTBT ing saben ana kalodhangan kanggo nandhesake gagasane ngenani wigatine maca tumrap wong, bangsa, kang kepengin maju.

SPTBT uga duwe panganggep manawa bocah sekolah kuwi kang baku kudune diweleg wulangan maca lan nulis. Angger wis pinter maca lan nulis, prekara nyinau sejarah, ilmu sosial, matematika, budipekerti, agama, lan sapiturute kuwi mengko bakal ketemu gampang.

Mbokmanawa akeh kang sarujuk karo panemu mangkono iku. Nanging, saiki sajake pemrentah malah luwih sengsem njingglengi, endi buku kang kudu dibrangus, lan dikukut saka sekolahan lan toko-toko buku (amrih buku babaran anyar saka penerbit kang gelem asok glondhong pangareng-areng bisa entuk dalan luwih jembar?) tinimbang mbabar saakeh-akeh buku wacan kang bisa njembarake wawasane para siswa.

Ukara, ’’Yen kepengin maju kudu gelem lan mempeng maca,’’ kuwi mau banjur katambahan tembung kunci: buku. ’’Pokoke maca buku!’’ Sawijining wektu aku nyoba ngeyel, ’’Lho, jeneng maca kuwi rak ya bisa maca koran, majalah, malah uga: maca kahanan, kanyatan, maca alam gumelar!’’ SPTBT panggah kenceng, ’’Ora! Pokoke maca buku!’’

Saiki aku lagi rada mudheng bab kang dikersakake SPTBT. Yen mung maca koran, majalah, kuwi ora usah SPTBT kang ajak-ajak. Perusahaan koran, majalah, wis ngentekake dhuwit milyar-milyaran, mbokmanawa malah trilyunan kanggo ’’ajak-ajak maca koran lan majalah.’’ Maca alam kang gumelar? Kuwi mengko, yen wis akeh olehe maca buku, bakal ketemu lan kewaca ’’aksara-aksarane alam gumelar kang maune ora kewaca.’’

Kadidene pengarang utawa sastrawan, SPTBT kang yuswane wis ngliwati angka 70 kuwi ora malah saya kendho, nanging malah saya kenceng, karya-karyane, buku-bukune, sangsaya mbrudhul, becik kang abasa Jawa apadene kang abasa Indonesia. Sastrawan Budi Darma mbiji,’’SPTBT bukan pengarang sekedar produktif, tetapi amat sangat luar biasa produktif sekali. Ketika masih muda dia sanggup menulis setiap hari delapan lembar. Rutin. Bayangkan, sehari delapan lembar tanpa perlu revisi. Baginya menjadi penulis tidak lain identik dengan dengan menjadi perajin. Dalam dunia tulis-menulis, dia bisa menulis dengan enak mengenai segala macam hal.’’ (SPTBT: Pengarang Serba Bisa, Harian Kompas, Jakarta, Februari 2001).

Iki saperangan buku karyane SPTBT (kang abasa Indonesia): Aurora Sang Pengantin, Saputangan Gambar Naga, Mencari Sarang Angin, Saksi Mata, Mahligai di Ufuk Timur Kerajaan Raminem, Kremil (kang abasa Jawa): SPTBT’s Omnibus,  Jaring Kalamangga, Emprit Abuntut Bedhug, Trem, Donyane Wong Culika, Dom Sumurup ing Banyu, Lelakone Si lan Man Cintrong Traju Papat, Mbok Randha Saka Jogja, Cocak Nguntal Elo, Ser! Ser! Plong!, ‘t Spookhuis.

Dharmaning pengarang utawa sastrawan kuwi ya ngarang utawa nulis. Nanging SPTBT ora mung kandheg netepi dharmaning pengarang, kanthi terus nulis, nanging uga ngeguhake kepriye amrih karya-karyane kang ’disirik’ dening penerbit –kang wedi ora kepayon amarga migunakake basa Jawa—bisa kababar dadi buku lan sumebar ing masyarakat –ora mung ing masyarakat Jawa, nanging uga ing kalangane para ’bule’ kang lagi kayungyun nyinau sastra Jawa. Carane, ya kanthi nguruni wragate.

Naskah novel basa Jawa –kang sawise dadi buku Donyane Wong Culika kandele 537 kaca) kuwi suwe angrem neng lacine penyunting-e, Drs Dhanu Priyo Prabowo, M.Hum kang dening SPTBT mesisan dipasrahi supaya nggolekake penerbit kang gelem nyithak lan masarake. Mangka satemene wis ana penerbit kang sumaguh. Nanging, kadhang Dhanu ngaku pekewuh arep matur SPTBT, nganti wusanane ditagih. ’’Wonten Pak, penerbit ingkang purun nyithak buku panjenengan, nanging wragatipun wolung yuta rupiyah. Kadospundi…?’’ wangsulane Dhanu ing tilpun.

’’Inggih Mas Dhanu, sampun kula siyapaken…!’’ wangsulane SPTBT entheng.

Ing sawijining kalodhangan, SPTBT blaka manawa buku-buku basa Jawane kuwi bisa terus terbit lan diwragati saka royalti kang mili saka buku-bukune kang abasa Indonesia.

Hayo, saiki sapa sing wani kandha nek SPTBT gelem keraya-raya ngragati bukune kuwi mung kedereng ngelak Hadiah Rancage kang dhuwite limang yuta rupiyah kuwi? Yen etungane matematika rak genah ora mathuk blas, ta? Luwih-luwih, bareng wusanane saka buku bukwi SPTBT entuk Hadiah Rancage tenan (wujud piagam lan limang yuta rupiyah), kang telung yuta rupiyah malah dihibahake kanggo Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya (PPSJS).

Ing kalodhangan seje SPTBT uga aweh dana hibah marang saweneh anggota PPSJS kang gawe buku.

Lho, kaya ngono kuwi lelabuhane SPTBT tumrap gegayuhan menyerdaskan kehidupan bangsa, nggayuh kemajuan bangsa liwat dalan: maca buku. Ing lingkungan par pengarang, ukara kampanyene SPTBT ya, ’’Ayo padha gawe buku! Aja keburu bungah yen tulisanmu wis mlenggreng neng koran utawa majalah!’’

Nitik saka olehe istiqomah ing dionyane sastra (sastra Jawa lan sastra Indonesia), wiwit seprana nganti seprene, sepira akehe karyane, lan proyek ’kabecikan’ ing babagan mbabar buku kang sajak ngalah-ngalahake semangate pemrentah, takkira SPTBT kuwi pantes dijagokake kanggo ngrebut Nobel Sastra. Luwih-luwih ngelingi manawa, sajake, separo saka dhuwit Nobel kuwimengko bakal dihibahake kanggo proyek ’menduniakan’ Sastra Jawa! Emane, wewaton kang sipate politis kang sajake luwih diugemi dening para Juri Nobel Sastra. []

 

[1]

 

Saya kira banyak orang tahu bahwa Suparto Brata (SPTBT) yang kini sudah mencapai usia di atas 70 tahun itu sangat produktif sebagai pengarang, sebagai sastrawan, baik dalam jagad sastra Jawa maupun sastra Indonesia. Bahkan, kata Budi Darma, ’’SPTBT bukan pengarang sekedar produktif, tetapi amat sangat luar biasa produktif sekali. Ketika masih muda dia sanggup menulis setiap hari delapan lembar. Rutin. Bayangkan, sehari delapan lembar tanpa perlu revisi. Baginya menjadi penulis tidak lain identik dengan dengan menjadi perajin. Dalam dunia tulis-menulis, dia bisa menulis dengan enak mengenai segala macam hal.’’ (SPTBT: Pengarang Serba Bisa, Harian Kompas, Jakarta, Februari 2001). Kita sebut saja beberapa bukunya, yang berbahasa Indonesia: Aurora Sang Pengantin, Saputangan Gambar Naga, Mencari Sarang Angin, Saksi Mata, Mahligai di Ufuk Timur Kerajaan Raminem,  yang berbahasa Jawa: SPTBT’s Omnibus,  Jaring Kalamangga, Emprit Abuntut Bedhug, Donyane Wong Culika, Dom Sumurup ing Banyu, Lelakone Si lan Man Cintrong Traju Papat, Mbok Randha Saka Jogja, Cocak Nguntal Elo, Ser! Ser! Plong!, ‘t Spookhuis. Itu belum terhitung cerita-cerita yang ditulis dan dibukukan oleh penerbitan milik Asmaraman S Kho Ping Hoo.

Maka, saya tidak terkejut ketika mendengar kabar bahwa Pak Parto (SPTBT) mendapat penghargaan kesusasteraan Asia Tenggara (The S.E.A. Write Award), karena, menurut saya, dalam kaitannya dengan penghargaan untuk bidang yang digelutinya Pak Parto itu sering terabaikan. Sekarang pun, ketika The SEA Write Award sudah diterima, penghargaan dari negri sendiri malah belum didapat. Jangankan untuk tingkat nasional, di Provinsi Jawa Timur pun ia sempat disalip (didahului) pengarang yang jauh lebih muda dari segi usia dan jauh berada di bawahnya dalam hal komitmen, dedikasi, dan produktivitasnya dalam dunia seni sastra.

Mungkin juga sadar bahwa ia telah disalip beberapa kali (setiap tahun Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan untuk 10 seniman yang dinilai terbaik di bidangnya masing-masing), tetapi Pak Parto seperti tak pernah memedulikannya. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca dan terutama menulis ’buku’. Maka, jadilah ia sastrawan tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi.

 

[2]

 

Pak Parto punya proyek perbukuan? Jika muncul pertanyaan seperti itu, jawabannya boleh ya, boleh tidak, tergantung dari sudut mana melihatnya. Saya, sebagai salah seorang yang (melalui Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya atau PPSJS) sering berkomunikasi dengan ’panjenenganipun Pak Parto’  melihat bahwa sesungguhnya Pak Parto telah dan sedang membangun proyek perbukuan yang boleh dibilang luar biasa. Negara, pemerintah, apakah bernama pemkab, pemkot, pemprov, maupun pemerintah pusat, pun, dalam hal ’’proyek perbukuan’’ tampaknya lebih banyak ’berbicara’ sementara Pak Parto lebih banyak ’berbuat.’

Pada awal 1990-an untuk pertama kalinya saya mendengar pernyataan Pak Parto yang kemudian sering saya kutip ketika saya menulis tentang betapa perlunya, pentingnya, kita mendukung gerakan ’’Indonesia Membaca.’’ Lebih-kurang, beginilah kata Pak Parto, ’’Zaman orangtua saya dahulu, orang cukup mendengarkan siaran radio untuk bisa bercocok tanam atau bertani dengan baik. Tetapi, para pendengar radio itu tak akan pernah bisa membuat radio. Untuk dapat membuat radio, atau menjadi orang-orang yang memiliki kepandaian dan ketrampilan sederajat dengan para pembuat radio, dan tidak hanya sekadar sederajat para petani, orang mesti membaca.’’

Dengan kata lain, Pak Parto mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, satu hal yang tak boleh ditawar-tawar adalah: mari kita galakkan taradisi membaca! Membaca adalah kata kunci untuk maju, baik secara ndividu maupun kelompok (masyarakat, bangsa). Nah, belakangan Pak Parto menambahkan satu kata ’buku’ di belakang kata ’membaca’ sehingga menjadi: membaca buku. Seiring dengan hal itu, Pak Parto kini sering menyeru penulis/pengarang dari generasi yang lebih muda untuk tidak terburu-buru bangga jika sudah berhasil memublikasikan karya-karyanya melalui terbitan berkala, koran atau majalah. ’’Mari kita menulis buku, mari membuat buku, marilah kita membukukan karya-karya kita, sebab usia buku itu jauh lebih panjang daripada sekadar koran atau majalah,’’ lebih-kurang demikian alasan Pak Parto.

Ajakan itu pun bukan ajakan kosong. Asal tahu saja, ketika PPSJS hendak membuat buku antologi guritan, Pak Parto menyedekahkan lebih dari separo uang tunai yang ia dapatkan dari Yayasan Rancage –kalau tidak salah untuk bukunya Donyane Wong Culika ketika itu. Seorang anggota PPSJS, Trinil Sri Setyowati pun pernah disubsidi (saya tidak tahu jumlah nominalnya) ketika hendak menerbitkan novel berbahasa Jawa Surabaya-an, Sarunge Jagung.

 

[3]

 

Selama ini boleh dikata tidak ada penerbit yang berani menerbitkan buku-buku berbahasa Jawa apalagi buku fiksi, karena membayangkan pasarnya yang sebegitu sempit. Jumlah orang jawa memang makin mendekati atau bahkan sudah 100 juta, tetapi jika dihitung yang melek huruf dan kemudian melek buku, pastilah akan ketemu angka yang sangat memrihatinkan. Oleh karena itu, kalau ada satu dua buku berbahasa Jawa terbit dalam setahun, biasanya yang menerbitkan adalah sanggar-sanggar sastra Jawa. Itu pun dengan jumlah eksemplar yang sangat kecil, dalam kisaran 100 – 300 buku setiap judul. Atau, bahkan individu-individu atau sang penulisnya sendiri yang membiayai ongkos penerbitan/percetakannya, seperti yang dilakukan Widodo Basuki, Suharmono Kasiyun, Trinil Sri Setyowati, juga SPTBT.

Ada kisah menarik berkaitan dengan penerbitan buku Donyane Wong Culika (Narasi, Jogja, 2004). Suparto menyerahkan urusan penyuntingan buku itu kepada Drs Dhanu Priyo Prabowo, M.Hum seorang peneliti di Balai Bahasa Jogjakarta, sekaligus mencarikan penerbitnya. Setelah tanya-tanya, Dhanu mendapatkan angka penawaran paling murah Rp 8 juta untuk menerbitkan buku setebal 537 halaman itu. Maka, Dhanu pun lemah semangat, sampai rentang waktu yang cukup panjang ia tak segera mengabarkan kepada Pak Parto, sampai kemudian Pak Parto menagihnya. ’’Bagaimana, Pak? Ada penerbit yang mau menerbitkan, tetapi Pak Parto harus menyiapkan ongkos percetakannya delapan juta rupiah…’’ kata Dhanu kepada Pak Parto. Tampaknya di luar dugaan Dhanu, Pak Parto mengatakan, ’’Inggih, kula siap!’’ (Ya, saya siap!). Maka, tak lema kemudian terbitklah buku itu. Tahun berikutnya (2005) Donyane Wong Culika jadi buku terpilih untuk mendapatkan Hadiah Rancage yang disertai uang Rp 5 juta. Artinya, sudah kembali lebih dari separoh modal. Beberapa waktu lalu, Pak Parto berkata kepada saya, ’’Mas, asal kita telaten menerbitkan buku sastra Jawa itu tidak rugi lho. Saya dapat kabar dari penerbit bahwa buku saya Donyane Wong Culika itu sudah balik modal. Tetapi saya tidak mengambilnya, melainkan akan saya gunakan untuk menerbitkan  buku berikutnya.

Demikianlah, SPTBT menerapkan subsidi silang untuk proyek perbukuannya. Royalti terus mengalir dari buku-buku berbahasa Indonesia-nya dan sebagian disisihkan untuk menerbitkan buku-buku berbahasa Jawa.

Seorang peneliti yang disebut SPTBT dengan Mbak Yuyun mengajukan pertanyaan tertulis seperti dikutip dalam www.supartobrata.com, ’’Apa maksud bapak menulis buku ini, menerbitkan buku ini dengan biaya sendiri? Dan apakah sudah merasa berhasil dengan maksud bapak itu?’’ Dan SPTBT menjawab, antara lain, ’’Saya menulis dan menerbitkan buku ini agar bangsa Indonesia membaca buku sastra Jawa. (DWC –Donyane Wong Culika, Bon-- mendapat Hadiah Rancage 2005, sebagai buku bahasa Jawa terbaik terbitan tahun 2004). Itu bukan maksud tunggal. Maksud kedua adalah agar bangsa Indonesia membaca buku sastra. Dan maksud yang paling mendasar adalah agar bangsa Indonesia membaca buku,’’ sebelum menutup dengan kalimat yang menyatakan bahwa tujuannya itu belum dan mungkin tak akan berhasil.

Nah, bukankah SPTBT dengan sadar membangun Proyek Perbukuan-nya itu? [] 

Meh wae aku kebrongot merga subjudhul Reunine IKIP
Ketintang ing lapuran asisirah Oleh-oleh Sosialisasi
Asil KBJ IV/2006, Reuni Gaya Sosialisasi? [Jaya Baya
No 14, Minggu I Desember 2006]. Sababe, aku iki klebu
alumnus IKIP Ketintang. Untunge ing ngisor subjudhul
iku ana andharan manawa peserta Sosialisasi Asil KBJ
IV iku para guru basa Jawa weton IKIP Ketintang [sing
saiki dadi Unesa lan kampuse mbrentek nyang Lidah
Wetan]. Lha, senajan padha-padha saka IKIP Ketintang,
aku saka Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia [ora saka Jurusan Pendidikan Bahasa dan
Sastra Jawa], tur ya saiki ora dadi guru, lan senajan
pangkatku Ketua Paguyuban Pengarang Sastra Jawa
Surabaya aku ora diundang dening Panitia Sosialisasi
kuwi. Aku ora bakal protes merga ora diundang, yen
pancen bener acara iku mung kanggo para guru basa
Jawa. Mung, ana sawatara bab kang dadi panguneg-uneg
gegandhengan karo acara Sosialisasi Asil KBJ IV kuwi.

[1] Boros

Sawatara wektu sadurunge Ngayogyakarta katrajang
lindhu gedhe, aku kepethuk Prof Dr Suminto A Sayuti
[klebu Panitia Pengarah KBJ IV saka tlatah
Ngayogyakarta] ing Bandung. Ngglanik rembugan
ngalor-ngidul, jog-jogane uga nyinggung bab Kongres
Basa Jawa IV kang [nalika iku isih bakal kelakon]. Aku
ora wani nyengguh manawa Pak Minto uga ngejak aku
rembugan bab KBJ IV merga wektu iku wis sumribit isu
manawa uga bakal kagelar Kongres Sastra Jawa [KSJ] II
ing Semarang kang wektune dipepetake karo KBJ IV.
Mangka, aku klebu pawongan kang kerep disebut-sebut
ing rembugan bab KSJ kang dening Panitia KBJ diarani
nandhingi lan ngreridhu kuwi.

Lha, mesisan, kalodhangan iku dakgawe kayadene curhat
marang panjenengane, kanthi martakake manawa Jawa
Timur nganakake acara ’’penjaringan makalah’’ nganti
kaping pindho, neng hotel, kang manut pandugaku watara
Rp 100 yuta isa entek kanggo acara ing Batu lan ing
Tretes kuwi. Mangka, sawise nakalah kepilih mengko
bakal dianakake ’’penggodogan’’ lan acarane ya wus
kelakon tenan ing Tretes, ing hotel, kang manut
pandugaku ora ketang Rp 50 yuta ya entek, lha
pesertane ya disangoni saben uwong Rp 100 ewu dipotong
pajek. Dadi, yen diupamakke wragat kanggo Sosialisasi
wingi entek watara Rp 50 yuta, kanggo acara kaping
papat kang ana sesambungane karo KBJ IV kuwi Biro
Mental Spiritual Pemprov Jatim wis nglebar dana watara
Rp 200 yuta.

’’Jogja malah ora nganakake apa-apa,’’ mangkono
ngendikane Pak Minto. Takkira iku sing wicaksana.

Ora lagi dadi ’’tuan rumah’’ KBJ wae wis borose kaya
ngono, mendahneya mengko yen dadi ’’tuan rumah’’ ya?
Mangka yen miturut gilirane, KBJ V mengko kudune
dianakake ing Jawa Timur.

[2] Bintal dadi Event Organizer

Isih miturut lapurane Jaya Baya, kang mandhegani acara
Sosialisasi iku Biro Mental Spititual [Bintal] Pemprov
Jatim. Sajake, acara-acara sadurunge ya padha wae.
Lho, iki urusan basa kok kang paling cancut malah
Bintal? Balai Bahasa Surabaya mung Pak Kepala-ne
didhapuk dadi pemakalah. Malah, Dinas Pendidikan utawa
Subdin Kebudayaan Jatim sajake ora disaruwe. Iki piye
ta? Mangka, yen dirasak-rasakake rak instansi loro
kang kasebut pungkasan kuwi kang kudune luwih cancut
ngurusi basa, klebu basa Jawa, apamaneh temane KBJ IV
kuwi ’pendidikan’.

Yen mung arep srekal-srekalan ya bisa wae Bintal
ngurusi Kongres Basa Jawa. Kabeh bisa diurusi Bintal,
saka pemberantasan korupsi, penanggulangan HIV,
Antinarkoba, lha mbok ketertiban lalulintas ta, ya
gegayutan karo mentale para pemakai jalan. Mbokmanawa
pancen aku kang ora mudheng tren birokrasi jaman
saiki. Nanging, saelingku dhek ngadhepi KBJ I
[Semarang 1991] instansi ing Jawa Timur kang
kepothokan ya Depdikbud [embuh apa bener kuwi jenenge
dhek jaman semana, mung elingku isih ana kang jenenge
Jarahnitra, perangane Depdiknas sing ngurusi sejarah
lan nilai-nilai tradisi].

Uga nalika Jatim dadi ’’tuan rumah’’ KBJ II [Batu,
1996], kang nggelar Prakongres lan sapiturute ya
Depdiknas. Lha, iki kok mak bedunduk Bintal malahan
kang dadi lakone? Apa pancen arep dadi kayadene event
organizer ngono apa ya?

[3] Urip-uripen Media Basa Jawa

Coba, upama dhuwit Rp 200 yuta kuwi ditanjakake kanggo
mbabar buku wacan basa Jawa kanggo ngiseni
perpustakaan sekolahan, mbokmanawa para guru tumekane
murid bisa melu ngrasakake, tur ya ora mung kanggo
sagedhagan. Media basa Jawa, pengarang, pengurit,
kritikus, mesthine bisa dijak gegandhengan tangan
kanggo nglairake buku sing trep kanggo wacan ing
sekolahan.

Kang kudune entuk kawigaten luwih mirunggan yakuwi
anane media basa Jawa kang kababar ing Surabaya [Jaya
Baya lan Panjebar Semangat]. Media loro kuwi kudune
dadi kebanggaane Jawa Timur, mligine Surabaya, jalaran
Ngayogyakarta lan apamaneh Surakarta Hadiningrat kang
diakoni kadidene pusate kabudayan Jawa wae ’’ora
kuwat’’ mbabar majalah abasa Jawa kang sempulur lan
jembare tebane madhani kalawarti babaran Surabaya iki.
Apa ngono kuwi ora kena diarani klebu ’’keajaiban
dunia?’’ hara!

Manut pamawasku, yen Pemkot Surabaya lan Pemprov Jawa
Timur ora bisa ngajeni kalawarti basa Jawa kang
kababar ing kene, embuh piye carane, takkira ajamaneh
kok Dewan Bahasa Jawa, Kongres Basa Jawa wae ya ora
prelu! Mung ngentek-enteki dhuwit. Lha, KBJ kuwi
wragate em-em-an lho!

[4] Mbukak Brekate Dhewe

Yen bener manawa sing diundang ing acara Sosialisasi
kuwi pancen para guru basa Jawa, ateges paragane ya
kuwi-kuwi wae, kurang luwihe ya sami mawon karo sing
diundang ing acara: [1] penjaringan makalah I, [2]
penjarimngan makalah II, lan [3] penggodogan makalah.

Kiraku akeh peserta acara Sosialisasi kuwi sing dhek
September wingi ya melu nekani KBJ IV ing Semarang.
Lha, rak lucu ta? Sosialisasi kuwi rak mbiwarakake apa
oleh-olehe saka Semarang wingi, lha kok ibarate wong
mulih saka kondangan kenduren bareng tekan ngomah
brekate dipurak dhewe? Walah, walah!

Tur maneh, takkira saben kabupaten/kota ana wakile
sing teka ing KBJ IV. Kanthi semangat otonomi, mbok ya
yen ana dhuwit disumbang prabeyane, utawa ya kareben
para pemkot/pemkab kuwi nganakake sosialisasi
dhewe-dhewe, yen wegah diarani kebacut kang dadi
proyektor kuwi!*

Bahasa Pojok Kampung (nama salah satu program siaran berita JTV) yang pada hakikatnya adalah bahasa Jawa Subdialek Surabaya tampaknya adalah bahan diskusi dan bahkan perdebatan paling menarik di antara sekian banyak program siaran JTV lainnya (dua tulisan terakhir yang muncul bulan ini dibuat Sukaryanto [JP 14 Juni 2006, yang kemudian ditanggapi Bayu Tanu Broto, Produser Pojok Kampung].

 

Ada salah seorang teman saya yang gemetaran dan berkeringat dingin, dan bisa jadi pingsan jika kita tidak mau berhenti menyebut kata ’’tokek’’ di hadapannya. Ketika kita menyebut kata ’’tokek’’ teman ini akan gemetaran tiba-tiba, nafasnya tersengal, dan berkeringat dingin. Ada lagi tetangga saya yang kalau merasa benar, dan apalagi ada yang menantang, dia akan maju tak gentar walau lawan segarang raksasa. Tetapi, acungkanlah genggaman tangan kita dan katakan, ’’Awas, iki luwing lho! [Awas, ini kaki seribu, lho!] maka walau pedang sudah ada di tangannya, ia akan lari terbirit-birit, mungkin juga terkencing-kencing. Padahal, sebenarnya genggaman tangan kita hanya berisi udara. Begitulah kadang, sebuah kata tampil sedemikian sakti.  

 

Mungkin, sampeyan akan segera menyergah, ’’Lha, itu kan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki persoalan psikis, phobia, trauma, atau apa pun namanya, pokoknya orang-orang yang sakit!’’ Sampeyan benar, tetapi tampaknya telah sekian lama pula kita diajari untuk untuk menjadi orang-orang sakit.

 

Ada contoh yang mungkin telah beberapa kali saya kemukakan, misalnya, pernah kita diajari untuk mengindari penyebutan kata ’pelacur’ dan menggantinya dengan ’wanita tuna susila’. Tetapi, setelah kata ’wanita tuna susila’ diterima masyarakat dan bahkan menjadi popular, tiba-tiba saja kita diminta untuk menggantinya lagi dengan ’wanita harapan.’ Persoalannya kemudian tidak hanya ramai di wilayah kebahasaan, melainkan juga merembet ke wilayah sosial. Para aktivis pergerakan perempuan kemudian memrotes, mengapa hanya perempuan, wanita, yang selalu dijadikan obyek proyek kebudayaan berupa permainan bahasa/kata itu. Celakanya, ketika muncul percobaan penggantian istilah ’wanita tuna susila’ ke ’wanita harapan’ [yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan secara akal sehat, apalagi dengan teori ilmiah itu] lembaga bahasa yang didirikan dan dibiayai dengan uang masyarakat pun tidak punya cukup suara untuk mengritisi, apalagi menolaknya. Sebabnya, diakui atau tidak, kita telanjur menjadi bangsa yang sakit, seperti orang yang tersengal-sengal dan gemetaran ketika mendengar orang menyebut kata ’tokek’ atau si tetangga saya yang lari terbirit-birit ketika kita katakan ada luwing di genggaman tangan kita itu.

 

Lalu, apakah dengan demikian sebaiknya bahasa itu kita biarkan berkembang secara alamiah saja? Tentu saja tidak, karena bahasa memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak efektif, dan bahkan cenderung anarkhis jika dibiarkan tumbuh liar. Karena itulah ada fakultas dan jurusan bahasa di universitas-universitas, dan kita memiliki Pusat Bahasa (di Jakarta) yang cabang-cabangnya di hampir semua provinsi di tanahair ini dinamai Balai Bahasa.

 

Jawa Timur juga memiliki balai bahasa, namanya Balai Bahasa Surabaya, tetapi kantornya berada di Jl Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo. [Catatan: ini juga semacam kekacauan yang kadang membuat saya pusing, sebuah lembaga untuk wilayah provinsi, namanya seoalah hanya untuk sebuah kota.] Tetapi, yang lebih memusingkan lagi adalah pertanyaan mengenai peran apa yang sesungguhnya harus dan telah dilaksanakannya. Secara pribadi saya diuntungkan, karena Balai Bahasa Surabaya sering mengundang saya sebagai juri atau atau narasumber dalam sebuah workshop penulisan. Tetapi, bagi masyarakat luas? Di Porong, misalnya, beberapa hari lalu saya melihat spanduk bertuliskan, ’’Bagi kendaraan truk dilarang memuat orang.’’ Kalimat di dalam spanduk itu melanggar kaidah bahasa Indonesia (subyek tidak memerlukan kata depan), bahasa yang melalui Sumpah Pemuda hendak kita junjung tinggi sebagai Bahasa Persatuan, dan yang ditetapkan oleh UUD 45 sebagai bahasa negara. Lebih sakit lagi, pelanggaran itu bukannya dilakukan oleh orang awam, misalnya pedagang Pasar Porong. Dari materi pesannya, kita sudah bisa menduga, siapa yang membuat itu. Saya berharap kita akan sepakat, masyarakat mesti mengukur kemanfaatan lembaga semacam Balai Bahasa itu dari ketertiban pemakaian bahasa seperti di dalam spanduk, dalam naskah pidato para pejabat, dan bukan pada ketertiban bahasa para pedagang di Pasar Porong, misalnya!

 

Lalu, kalau Bahasa Persatuan Bangsa, Bahasa Negara, Bahasa Nasional, pun sudah diremehkan, dipakai semau-maunya seperti itu, apalagi bahasa lokal! Kembali ke bahasa ’Pojok Kampung’, kalaulah kita cermati, sebenarnya ada kemajuan yang sangat positif, gerak ke arah yang lebih baik, jika kita membandingkannya dengan keadaannya pada awal kemunculan program itu. Lebih-lebih bahasa ’Pojok Kulonan’, walau ia lebih muda, tetapi saya merasa ia menang dalam percepatan ke arah yang lebih ’baik’ dan lebih ’benar’ itu. Artinya, pihak JTV sebenarnya telah mengakomodasi saran dan kritik yang selama ini mereka terima.

 

Bahkan, kru JTV sudah pernah memberikan penjelasan di depan KPID Jatim, juga menjawab keluhan publik melaui tulisan di koran ini seperti dilakukan oleh Cak Bayu, sarasehan/seminar sudah beberapa kali digelar. Desakan yang mengemuka sejak awal perdebatan bahasa ’Pojok Kampung’ ini adalah segera dibuatnya (semacam) Kamus Bahasa Suroboyoan dan (semacam) Tatabahasa Baku Bahasa Suroboyoan, disertai Pedoman Penulisan Ejaan Bahasa Suroboyoan. Siapa yang harus membuat itu semua? Seharusnya Pemkot Surabaya, melalui Dinas Pendidikan, khususnya Subdinas Kebudayaan Kota Surabaya, yang secara teknis dapat bekerjasama dengan Balai Bahasa dan dengan Perguruan Tinggi (pakar bahasa) yang ada di Surabaya. Marilah, jangan sungkan-sungkan menuntut itu semua. Proyek itu nanti pasti akan sangat prestisius, dan marilah coba kita gelitik Pak Wali dan Pak Wawali dengan kalimat ini, ’’Pak, ini nanti juga secara jitu akan mengatakan kepada masyarakat Surabaya bahwa Pak Wali yang Pacitan dan Pak Wawali yang Blitar ternyata lebih Suroboyo!

 

Jika kita hanya sibuk berdebat dan membiarkan diri berlama-lama ’menikmati’ kesakitan ini, seperti sudah dibocorkan oleh Cak Bayu, JTV-lah yang akan menangani proyek itu, dan hasilnya boleh jadi adalah: Kamus, Tatabahasa, dan Pedoman Penulisan Ejaan Bahasa (benar-benar) Pojok Kampung!

 

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip slogan yang pernah dipopulerkan oleh Pusat Bahasa, ’’Bahasa menunjukkan bangsa.’’ Maka, jika kita cermati bahasa di radio, televisi, bahkan bahasa sebagian pejabat, kita juga akan merasa: sedang sakit. Pertanyaan berikutnya: kita ingin benar-benar sembuh atau justru merasa lebih tenteram berada dalam keadaan sakit! (bonarine@yahoo.com) 

Sumber: Metropolis, Jawa Pos